Jokowi: Perintah Sudah Jelas, Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

 

Read More

Fadli Zon Harap Kabinet Jokowi Tak Diisi Menteri Percobaan

 

Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon beranggapan polemik antara pemerintah dan wakil rakyat di parlemen Senayan saat ini sebagai hal yang biasa dalam demokrasi. Itu semua dilakukan agar pemerintah berjalan sesui fungsinya tanpa melakukan berbagai manuver yang dianggap tidak jelas.

"Di sisi lain kita ingin new hope, dan tidak terjadi kekeliruan dari awal. Misalnya Menkumham baru satu hari kerja udah intervensi hukum PPP," katanya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 November 2014.

Fadli menambahkan, perdebatan lain dipicu pernyataan Menkopolhukam yang mencoba mencampuri uruan Munas Golkar. "Saya katakan itu intervensi," katanya.

Selain itu politisi Gerindra ini juga melihat adanya upaya memaksakan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok untuk dilantik dari Plt Gubernur menjadi Gubernur DKI menggantikan, Jokowi di Istana negara.

"Mendagri memaksakan kasus Ahok itu tidak sesuai dengan etika. Belum lagi masalah e-KTP," katanya.

Ia juga menyoroti berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan DPR seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dia menggangap pemerintah tidak transparan dan tidak jelas bentuk kompensasi anggaran tiga kartu sakti sebagai pengendali gejolak di masyarakat.

"Itu mungkin karena masih percobaan. Mudah-mudahan bukan menteri-menteri percobaan," katanya.

Read More

Sony Bikin Jam Tangan Pintar Layar e-Paper

 

Sony mengeluarkan inovasinya lagi soal produk jam tangannya. Namun kali ini berbeda dengan produk jam tangan pintar yang sudah ada, SmartWatch.

Perusahaan teknologi Jepang itu disebutkan tengah mengembangkan jam tangan pintar yang menggunakan kertas elektronik sebagai layarnya. Informasi ini disampaikan seorang sumber Sony melalui email.

Melansir PC World, Jumat 28 NOvember 2014, sayangnya, tak tersedia informasi detail soal produk jam tangan tersebut

"Dapat kami konfirmasi yang mengerjakan prototipe jam tangan kertas elektronik ini adalah tim Fashion Entertainment," tulis sumber itu dalam email.

Tim Fashion Entertainment, sambung sumber itu, tergabung dalam divisi New Business Creation Department of Sony Corporation.

Sebagai catatan, produk jam tangan pintar besutan Sony, Smartwatch, sejuah ini tak mendapat respon yang bagus di pasar.

Laporan pada pekan ini menunjukkan Segmen Mobile Communication Sony yang merilis jam tangan pintar, diprediksi akan mengalami kehilangan operasional senilai US$1,7 miliar pada fiskal tahun ini sampai 31 Maret 2014. Kerugian itu diakibatkan pada kinerja penjualan yang kalah dari penjualan ponsel pintar menengah dan terjangkau.

Diawasi Langsung Bos Sony

Mengenai potensi bisnis ke depan prototipe jam tangan, sumber itu enggan berspekulasi lebih jauh.

"Kami menolak berkomentar khususnya soal kemungkinan komersialisasi proyek ini, maupun kemungkinan rencana peluncuran produk," tambah sumber itu. 

Sejak April lalu, Sony mendirikan divisi anyar, New Business Creation. Bagian perusahaan ini dibentuk dalam rangka menumbuhkan produk baru di luar kategori produk teknologi tradisional.

Meski belum genap setahun, divisi ini telah menelurkan inovasi, di antaranya sensor tenis sampai proyektor ultra 4K. Sony mengatakan divisi ini menjalankan misi menyoroti perkembangan internal dan eksternal untuk menghasilkan katalis inovasi.

"Divisi ini juga memberikan peluang gagasan baru untuk menjadi bisnis baru yang sukses," tulis Sony.

Departemen ini tampaknya sangat vital bagi Sony. Tandanya, CEO Sony, Kazuo Hirai sampai turun langsung mengawasi perkembangan divisi, setelah sebelumnya dikomandani oleh Horoki Totoki. Nama terakhir pada Oktober lalu ditunjuk untuk menangani divisi Sony Mobile communication.

Read More

Fadli Zon: Saya Ingin Lihat Jokowi Tenggelamkan Kapal

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan TNI untuk menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Fadli juga setuju dengan sikap Jokowi yang tidak mempedulikan kecaman dari Malaysia.


Sebelumnya media terkemuka di Malaysia menyebut Presiden Jokowi angkuh. Tuduhan itu berdasarkan kebijakan Jokowi yang akan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. 


"Menurut saya itu biasa-biasa saja. Saya mendukung Pak Jokowi bila melakukan kebijakan itu," kata Fadli Zon di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 November.


Menurut Fadli, Malaysia dan beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama kepada nelayan Indonesia yang tertangkap masuk ke perairan mereka. Bagi dia, pemerintah Indonesia tidak masalah bila memperlakukan hal yang sama kepada nelayan asing yang mencuri ikan di perairan RI.

"Ini kan bagian dari sikap resiprokal, kalo kapal-kapal nelayan kita juga dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Yang dibakar kan kapalnya saja bukan orangnya," ujar dia


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan agar kebijakan tegas menenggelamkan kapal asing itu harus tetap memperhatikan aturan yang ada. "Tetap harus melihat norma-norma dan aturan aturan internasional yang ada," imbuhnya.


Fadli meminta Jokowi benar-benar konsisten menerapkan sanksi tegas itu, dengan memerintahkan jajaran TNI untuk menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan illegal fishing.

"Jadi sebenarnya pemerintah Pak Jokowi nggak usah terlalu banyak omong lah. Coba dilakukan saja dulu, satu lah, satu dicontohin dulu, saya ingin lihat gitu. Satu coba ditenggelamkan, nggak usah banyak-banyak," kata Fadli. (one)

Read More

Prabowo Akan Hadir di Pembukaan Munas Golkar

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto akan menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX yang digelar di Bali, Minggu 30 November 2014 malam.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Panitia Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya, Bambang Soesatyo melalui pesan BlackBerry, Sabtu 29 November 2014 malam.

"Para tokoh dan pimpinan partai politik anggota Koalisi Merah Putih dipastikan menghadiri acara pembukaan," katanya.

Menurut Bambang, selain Prabowo, acara pembukaan juga akan dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz.

Djan juga akan didampingi mantan Ketua Umum PPP yang juga mantan Menteri Agama Kaninet Indonesia Bersatu Jilid II Suryadharma Ali. Tak ketinggalan, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan juga akan hadir.

Read More

DPR Sarankan Jokowi Reshuffle Kabinet dalam 3 Bulan

Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan skenario bagi para menteri kabinet kerja. Skenario ini untuk menyelamatkan pemerintahan karena dia menilai banyak menteri yang sudah mulai melakukan langkah di luar tugas dan fungsinya.

"Presiden sebaiknya memiliki rencana reshuffle kabinet dalam tiga hingga enam bulan. Ini untuk melihat mana menteri yang jalan, mana menteri pencitraan dan betul-betul kerja," katanya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 November 2014.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, menjelaskan skenario tersebut sangat penting agar para menteri bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Selain itu skenario ini akan mendorong para menteri bekerja dengan baik dan sesuai prioritas.

"Mereka nggak mungkin bisa melakukan kerja dengan baik, kalau nggak memahami masalahnya. Mereka nggak mungkin efektif kalau nggak punya prioritas," katanya.

Fadli mencontohkan, beberapa menteri yang kinerja awalnya dinilai cukup baik dan apa yang dilakukan bisa dipahami. "Seperti Menteri Tenaga Kerja yang loncat pagar. Oke lah, tapi ada pekerjaan lain yang lebih penting bagaimana yang nganggur bisa kerja," katanya.

Sedangkan menteri yang dianggap terlalu berlebihahan menurutnya adalah Menkopolhukam. "Kenapa melarang polisi mengeluarkan izin Munas Golkar. Itu masalah teknis nggak perlu sama menteri. Itu internal partai. Kenapa dia tidak mencoba menyelesaikan permasalahan bentrok TNI-Polri," katanya.

Fadli berharap, dengan adanya skenario reshuffle kabinet ini justru akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Di mana kabinet akan diisi para menteri yang memang kompeten dan bekerja sesuai prioritas.

Read More

Profil Lukman Hakim, Menteri Agama KIH

 

Nama Lengkap : Lukman Hakim Saifuddin

Profesi : -

Agama : Islam

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : Minggu, 25 November 1962 

Zodiac : Sagittarius

BIOGRAFI 

Nama Lukman Hakim Saifuddin sempat disebut-sebut sebagai tokoh PPP yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Namun dia lebih memilih berkiprah sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sering dianggap sebagai kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili zamannya. Cerdas, modern, memiliki pemikiran yang terbuka, tapi juga berintegritas.

Keterlibatannya di NU dimulai saat ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.

Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaan nya di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda .

Secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, lalu menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003. Lukman juga menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007. Kini dia menjadi Ketua DPP PPP Periode 2007-2012.

Meski telah menjadi salah satu pimpinan MPR, namun tak menjadikannya terkurung dalam ritual seremonial yang sunyi dari hiruk pikuk politik. Justru di lembaga yang semula kokoh itu dia merasa mendapat tantangan baru yang tak kalah menarik. MPR hasil modernisasi konstitusi bukan semata berfungsi seremonial, tetapi juga mengemban amanah penting. Yaitu membumikan konstitusi hasil reformasi yang bercirikan prinsip demokrasi, saling mengimbangi dan saling kontrol antar lembaga negara, dan peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tatanan kehidupan bangsa.

Tak jarang, mantan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2011-2015 ini terdengar cukup nyaring menyuarakan suara-suara kritis terkait berbagai persoalan bangsa yang muncul dalam masyarakat.

Riset dan analisis oleh Vizcardine Audinovic

PENDIDIKAN 

· Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1983

· Sarjana (S1) Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta, 1990

KARIR 

· Wakil Ketua MPR RI Periode 2009–2014

· Anggota DPR RI Periode 2004-2009

· Anggota DPR RI Periode 1999-2004

· Anggota DPR RI Periode 1997-1999

· Project Manager Helen Keller International, Jakarta, 1995-1997

· Kepala Program Kajian Lakpesdam NU, 1989-1995

Read More